Jati Indah Furniture. Diberdayakan oleh Blogger.

Open

Workshop

Jl Raya Jepara - Bangsri KM 11, Ds Lebak RT 04/03 Kecamatan Pakis Aji , Kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah - 59452
Call +6285325087158
Sms +6285325087158
Pin BB 5D59D50F
Instagram : @Juan.jatiindahfurniture
Email Info.jatiindahfurniture@gmail.com

My Produc

Live Trafic

Marketing Blogs
blog directory PageRank Checking Icon Medical Software

Free SEO Tools

Produksi

Produksi

Proses Finishing

Proses Packing

Proses Packing

Proses Packing

Proses Pengiriman

Presiden Tak Bisa Melarang

JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengatakan, Presiden tidak memiliki kapasitas untuk melarang kelanjutan rencana pembangunan gedung baru DPR senilai Rp 1,2 triliun. "Presiden hanya menyampaikan agar berhemat," kata Sudi kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/4/2011).


Seperti diwartakan, kader Partai Demokrat mengaku kecewa kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengabaikan sinyalemen yang disampaikan Presiden tentang penghematan anggaran negara. Buktinya, DPR memutuskan tetap melanjutkan pembangunan gedung baru senilai Rp 1,138 triliun.Terkait ajakan Presiden untuk melakukan optimasi dan efisiensi anggaran, Sudi mengatakan, dalam waktu dekat, hal tersebut akan ditingkatkan menjadi peraturan presiden. "Saat ini dalam proses," ujarnya.

Kekecewaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa di Jakarta, Jumat (8/4/2011). Pidato Presiden Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, adalah arahan supaya semua instansi pemerintah melakukan penghematan anggaran negara. Sebab, saat ini masih ada gedung milik pemerintah yang tak dimanfaatkan secara optimal.

Pembangunan gedung baru oleh instansi pemerintah sebaiknya ditunda, terutama jika belum mendesak. Apalagi untuk gedung yang masih menimbulkan permasalahan dan polemik, seperti gedung baru DPR.

Menurut Saan, seharusnya DPR dapat menerima sinyalemen dari Presiden Yudhoyono dengan menunda sementara pembangunan gedung baru. "Karena keputusannya tetap dilanjutkan, berarti DPR tak menangkap sinyal Presiden tentang penghematan anggaran," katanya.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR itu menyesalkan sikap pimpinan DPR yang terlalu menyederhanakan kesimpulan hasil rapat konsultasi pimpinan fraksi, pimpinan Badan Urusan Rumah Tangga, dan pimpinan DPR, Kamis lalu. Seharusnya kesimpulan yang diambil tak sebatas jumlah fraksi yang setuju dan fraksi yang tidak setuju. Ada fraksi yang menyetujui pembangunan gedung baru disertai catatan.

"Seharusnya pimpinan DPR memformulasikan dahulu keinginan fraksi. Jangan menyimpulkan pembangunan gedung dilanjutkan karena tujuh fraksi setuju," ujarnya.

0 komentar:

Posting Komentar