Jati Indah Furniture. Diberdayakan oleh Blogger.

Open

Workshop

Jl Raya Jepara - Bangsri KM 11, Ds Lebak RT 04/03 Kecamatan Pakis Aji , Kabupaten Jepara provinsi Jawa Tengah - 59452
Call +6285325087158
Sms +6285325087158
Pin BB 5D59D50F
Instagram : @Juan.jatiindahfurniture
Email Info.jatiindahfurniture@gmail.com

My Produc

Live Trafic

Marketing Blogs
blog directory PageRank Checking Icon Medical Software

Free SEO Tools

Produksi

Produksi

Proses Finishing

Proses Packing

Proses Packing

Proses Packing

Proses Pengiriman

Latar belakang konflik politik SBY vs RMS

istana indonesia-Sewaktu pemilu parlemen Belanda di tahun 2006, Partai Buruh (PvdA) telah
kehilangan sejumlah kursi, pemilihnya ada yang bergeser ke Partai Sosialis (SP),
pada pemilu tahun 2010 ini partai sayap kanan Kristen Demokrat (CDA) dan Partai
Liberal (VVD) juga mengalami kehilangan kursi pindah ke Partai Geert Wilders
yang bernama PVV.

Kini barisan massa beraliran ultra-kanan telah menyatu, karena kemenangan dari
dukungan suara sebanyak 76 kursi dalam kabinet partai pemerintahan baru, yaitu
CDA, VVD, PVV. Akhirnya menjadi jelaslah, bahwa proses pergeseran dan pergesekan
antara ketiga kekuatan aliran tradisional itu, tercermin pula di kalangan
golongan etnis di Belanda, dimana peranannya sebagai pendukung loyalis golongan
Ultra Kanan.

Lalu, sampai sejauh manakah golongan etnis Maluku, Indo Belanda dan golongan
“non-muslim tapi non-kulit putih” seperti golongan Veteran eks KNIL dan golongan
etnis Suriname turut berperan sebagai pendukung kepentingan politik PVV Geert
Wilders?

PVV dan RMS

Seperti kisah suksesnya populis Ultra kanan Pim Fortuyn (Driehuis, 19 februari
1948 – Hilversum 6 mei 2002), lalu kini sosok Geert Wilders telah berhasil juga
untuk menempati peranan tokoh sentral populisme berhaluan ultra kanan di negeri
Belanda, yang digambarkan sebagai figur fasis, rasis, “provinsial”, xenophobi
dan “liberal berdarah murni”.

Pandangan dia, menurut salah satu ilmuwan politik, Meindert Fennema (UVA),
benar-benar ekstrim, radikal kanan, dan anti Islam, yang sama dengan gerakan
ultra kanan dari Jean Marie Le Pen (Front Nationale, Perancis), Filip de Winter
(Vlaamse Belang, Belgia).

Bahkan kampanye politik Wilders dianggap ‘mengganggu’ kestabilan politik di
Eropa, serta jauh melampaui batas hukum negaranya. Wilders sendiri menyebut
dirinya baru-baru ini sebagai sosok “pejuang untuk kebebasan Belanda”, sebelum
itu ia menggambarkan dirinya sebagai “demokrat sejati”.

Ada seorang pengamat internet yang selama masa pemilu 2010 berlangsung telah
menyatakan bahwa PVV tampaknya menjadi populer di komunitas masyarakat Maluku.
Dalam sebuah jejak pendapat di website ‘Buka Mulu.nl’, telah menunjukan lebih
dari 50% pengunjung website tersebut memilih PVV, mungkin tidak sepenuhnya
sebagai angka representatif tetapi dapat menjadi indikasi bahwa PVV didukung
oleh mayoritas etnis Maluku di Belanda.

Pada bulan September 2009, koran Belanda NRC Handelsblad mempublikasikan hasil
penelitian tentang profil pemilih PVV. a.l.:
1. di dalam pendukung PVV sendiri terjadi polarisasi dalam menanggapi isu-isu
program agenda politiknya.
2. pemilih PVV banyak didapat dari suara-suara yang kecewa dengan pemerintahan
koalisi di bawah pimpinan Balkenende saat ini.
3. PVV pemilih berpikir lebih negatif tentang imigran karena pengalaman buruknya
dengan kelompok etnis non kulit putih.
Selain itu, PVV banyak mendapat dukungan dari kaum laki-laki, dari golongan
berpendidikan rendah, dan kaum pengangguran. Para pemilih PVV ini juga dinilai
lebih memiliki kesadaran politik bila dibandingkan dengan rata-rata penduduk di
Belanda yang a-politis.

Sehubungan dengan sikap pemerintah kabinet Balkenende, peneliti Masyarakat
Maluku di Belanda, Justus Veenman dan Trees Tunjanan, menyimpulkan bahwa banyak
kekecewaan masyarakat Maluku ini terhadap kabinet Balkenende, terutama kebijakan
dalam negerinya.

PVV juga menilai bila pemilihnya rata-rata berfikiran negatif dan anti orang
Maroko, itu adalah merupakan kesempatan emas bagi Geert Wilders untuk
memanfaatkan momentum ketegangan sosial antar golongan imigran, yang pernah
terjadi di beberapa kota di Belanda.

Misalnya pertikaian antara golongan remaja Maroko dan Maluku, kemudian
berlanjut ke konflik sosial sampai pada kasus pembakaran gereja Maluku di
Hoogeveen dan di Nijverdal, tentunya menjadi kelanjutan berita spektakuler di
media cetak, elektronik maupun televisi. Keresahan di kalangan masyarakat Maluku
semakin meningkat, misalnya di Culemborg, tapi juga terjadi di Utrecht, Gouda
dan Assen. Geert Wilders adalah satu satunya politikus yang turut aktip di
Twitter dalam menanggapi kerusuhan antara remaja Maluku dan Maroko di awal
tahun ini di Culemborg.

Kedua peneliti Belanda itu melihat status sosial ekonomi yang rendah dari
golongan etnis Maluku sebagai penjelasan golongan paria di Belanda. Pemerintah
dinilai berperan kurang baik dalam menangani persoalan proses integrasi
masyarakat pendatang di Belanda. Kasus ini terbukti dari hasil penelitiannya,
bahwa masyarakat Maluku tidak berprestasi tinggi dalam pendidikan Belanda, skor
mereka di bawah kelompok-kelompok imigran lainnya. Peneliti Justus Veenman dan
T. Tunjanan mencatat bahwa ada “stagnasi proses integrasi” dari generasi ke 3 di
golongan masyarakat Maluku di Belanda.

Kedua peneliti itu juga menunjukan bahwa latar belakang lambatnya perkembangan
etnis Maluku ini dimulai sejak kedatangan mereka di Belanda di awal tahun lima
puluhan. semua itu akibat Undang-undang “Remigrasi” yang menstimulasi dan
mengarahkan untuk kembali ke Tanah Airnya. Kenyataan ini mengejutkan banyak
pihak di masyarakat umum di Belanda maupun golongan etnis Maluku sendiri. Para
peneliti terkejut melihat sangat minimal perhatian pemerintah terhadap dampak
dari pengaruh kebijakan “Integrasi”, yang sangat merugikan sehingga sekarang
terlihatlah bukti keterbelakangan tingkat pendidikan golongan remaja etnis
Maluku.

G.Wilders vs F. Habibie

Ditambah lagi kekecewaan golongan etnis Maluku terhadap kebijakan luar negeri
Belanda di Indonesia dalam menangani persoalan pelanggaran HAM. Kekecewaan ini
terutama ditujukan pada sikap politik Menteri Luar negeri Verhagen yang
sehubungan dengan kasus pelanggaran HAM di Indonesia.

Pernyataan dubes F. Habibie melalui koran Belanda menjadi bola panas di Den
Haag, yang isinya antara lain: “Mungkin para pemilih partainya Wilders menderita
Xenophobie”, rupanya berhasil memancing reaksi kemarahan Geert Wilders bersama
massa pendukung loyalisnya. Segera figur populis ini yang sedang naik daun itu,
memberi komando kepada Menlu Verhagen untuk menegur dubes Indonesia. Dalam hal
ini pengujian kekuatan pengaruh politik Ultra Kanan Geert Wilders terbukti
berhasil membangkitkan jiwa “patriotisme” di dalam negerinya.

Bagi pribadi Geert Wilders, panutan “Nasional Patriotisme” adalah obat mujarab
untuk memperkuat front persatuan dan memelihara pengaruh lingkungan masyarakat
di Belanda, dan menjaga nilai-nilai warisan budaya serta keyakinan sakral pada
zaman kejayaan Kolonialisme Belanda. Panutan ini yang di terapkan dan di
promosikan di dalam negerinya itu, dianggap layak menguak impian cita-cita
“tanah air” West Papua, dimana pihak pemerintahan Belanda pernah menjanjikan
akan dihibahkan kedaulatannya kepada golongan eks veteran KNIL dan Indo Belanda.

Impian cita-cita “Tanah Air” itu rupanya dilatarbelakangi pula oleh peristiwa
sejarah kehidupan Kakek, Nenek bersama Ibunya Geert Wilders. Kakeknya yang
bernama John Ording, di tahun 1933 menjabat sebagai wakil Inspektur untuk
Pengawasan Keuangan di Surabaya, dan setahun kemudian ia dipecat secara “tidak
Hormat”, lalu meninggal dunia pada tahun 1942 di Sukabumi. Sedangkan Neneknya
bernama Johanna Ording adalah keturunan Yahudi-Belanda meninggal tahun 1946 di
Kosentrasi Kamp Jepang. Selama bermukim di Hindia Belanda nasib hidup keluarga
Ibunya diasingkan dan ditelantarkan oleh pemerintahan Kolonial Belanda. Maka tak
mengherankan bila progam Wilders, nyatanya sangat berguna bagi orang-orang yang
antara lain:
- Menginginkan pengembalian uang pajak cicilan rumah bagi para pemilik rumah
- Menginginkan peningkatan perawatan untuk orang tua
- Mengkampanyekan anti Islam
- Mengkampanyekan kebebasan berpendapat tanpa batas
- Menginginkan adanya peningkatan budaya, identitas dan tradisi Belanda
- Merealisasi peningkatan hidup bangsa Belanda asli sebagai bagian dari
masyarakat bangsa Aria

Riwayat “haat en liefde relatie” alias hubungan cinta tapi benci antara
Indonesia dan Belanda nampaknya terganggu lagi dalam kepentingan ekonominya.
Padahal sejak lahirnya sistem Orde Baru, pemerintah Belanda selalu
“menganak-emaskan” kepentingan Indonesia (Soeharto), dulu Belanda menjadi salah
satu donornya melalui IGGI, Inter Governmental Group of Indonesia.

Banyak kasus-kasus pelanggaran HAM berat sejak peristiwa berdarah 1965/1966
sampai pada kasus pendudukan Militer Indonesia di Timor Timur mendapat perhatian
besar dari masyarakat Belanda melalui LSM yang memperjuangkan Hak Asasi Manusia.
Akan tetapi kekuatan LSM HAM Belanda tersebut tak mampu mematahkan kekuatan
“Haat en Liefde relatie” antar bekas negara penjajah dan negara yang pernah di
jajah itu. Mengingat peranan LSM HAM berfungsi untuk ‘menina bobokan’
kasus-kasus keresahan akibat tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak
rejim Militer Diktator Indonesia, dibawah pimpinan Soeharto.

Pernyataan Dubes Indonesia itu, mungkin jadi godaan yang besar bagi Wilders si
penebus dosa kakek-neneknya dari pihak Ibu. Atau mungkin hanya rasa dendam
kesumat Wilders pribadi, dengan misi ekstrimnya itu karena akibat efek dari
keterasingan identitasnya, tapi juga seperti berakar jiwa panutan dari kakeknya
sebagai salah satu pengikut NSB (Nationaal Socialistische Beweging) di
Indonesia.

NSB adalah organisasi massa yang dibentuk tahun 1931 di Belanda. Namun kemudian
dalam perkembangannya, NSB membentuk dirinya sebagai partai dibawah kekuasaan
rejim Fasis Hitler. Pada tahun 1937 NSB sebagai gerakan Fasis di Hindia Belanda
mengalami jaman keemasannya, dengan jumlah sebanyak 5000 anggota. Seperti pula
Wilders nyatakan dalam wawancaranya di NRC Handelsblad: “Sudah saatnya untuk
menunjukkan kepemimpinan, kemudian mengoreksi kesalahan sejarah.”

Lalu apakah catatan perlawatan tahun 2008 Geert Wilders bersama delegasi
Parlemen Belanda ke Israel dan Timur Tengah itu, dimana ia pada kunjungannya di
Saudi Arabia menyimpulkan bahwa “kunjungan politik yang tak tepat ke negara
Islam sebagai negara terbelakang, barbar dan fasis” , bisa dijadikan “koreksi
kesalahan sejarah”, bila selama dalam perjalanannya diapun berulang kali
mengajukan pertanyaan tentang “tindakan Indonesia” terhadap West Papua?

Mungkin cukup beralasan pula bagi duta besar F. Habibie, yang mengatakan dalam
sebuah wawancara di koran Het Financieel Dagblad bahwa kunjungan kenegaraan pada
bulan Oktober presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhyono ke Belanda sangat
diragukan seandainya Partainya Wilders masuk ke dalam kabinet baru di Belanda.

0 komentar:

Posting Komentar